Postingan

Kesadaran Ekofeminisme untuk Masa Depan

Gambar
  Oleh: Faiha Oktrina (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu) Kita sangat familiar dengan kata ‘ekologi’ dan ‘feminisme’, tetapi pernahkan mendengar penggabungan kedua kata tersebut menjadi ‘eko-feminisme’? Ekofeminisme merupakan cabang dari ideologi dan gerakan feminisme yang mendalami bahasan antara perempuan dan alam. Kata ekofeminisme lahir di tahun 1974 dan pertama kali marak digaungkan oleh kaum feminis kisaran tahun 1970-1980an oleh Koalisi Perempuan Akademisi dan Profesional di Amerika Serikat. Gerakan turunan dari paham feminisme ini berangkat dari korelasi terkait bagaimana perempuan dan alam diperlakukan oleh masyarakat, khususnya kaum laki-laki yang mendominasi pada saat itu. Perkawinan teori ekologisme dan feminisme ini memperlihatkan lebih dalam terkait kajian terhadap perempuan dan alam yang ternyata memiliki pengaruh erat atas pemahaman gender. Hal ini berangkat dari cara berpikir androsentrisme (laki-laki adalah pusat) yang disuguhkan ilmu antropolo...

Legalitas Sanksi Wajib Vaksin: Apakah Inkonstitusional?

Gambar
  Indonesia saat ini merupakan salah satu negara yang masih hidup berdampingan bersama pandemi yang dikenal sebagai ‘ Corona Virus Disease 2019 /COVID – 19’ dengan angka penderita yang cukup signifikan setiap harinya. Satu tahun terakhir, pemerintah kerap kali melakukan pembatasan perjalanan untuk mencegah penyebaran dari para pengendara atau pengemudi dari satu kota ke kota lainnya dan juga menerapkan bekerja atau belajar dari rumah ( Work/Study From Home ). Berbagai hal yang telah direalisasikan demi mengantisipasi virus Covid – 19 agar tidak memapar terlalu jauh ke banyak masyarakat, ternyata masih kurang efektif jika tidak diimbangi oleh obat/vaksin untuk ikut serta memerangi virus tersebut bagi yang belum terjangkit sebagai tindakan preventive , ataupun yang telah terpapar virus Corona itu sendiri. Di akhir tahun 2020, vaksin corona akhirnya telah sampai di Indonesia dan orang pertama yang divaksinasi adalah Presiden RI Joko Widodo pada hari Rabu 13 Januari 2021 di Istana Ke...

Pentingnya Pemahaman Ilmu Tentang Gender Bagi Tenaga Pengajar dan Hentikan Diskriminasi Berbasis SOGIESC Di Lingkungan Pendidikan

Gambar
Oleh: Faiha Oktrina (Mahasiswa Hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu) Beredarnya video seorang Mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (UNHAS) yang mengidentifikasi diri sebagai non-biner dan berujung dikeluarkan dari ruangan saat Pengenalan Mahasiswa oleh dosennya kini isu tersebut telah diangkat ke meja diskusi tentang pemahaman non-tradisional gender di masyarakat Indonesia. Dimana Indonesia memiliki sejarah panjang ketidaksesuaian gender dan identitas gender, banyak teori psikologi yang telah memberikan penjelasan perkembangan homoseksual dan heteroseksual terkait hal itu. Negara Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke ini memiliki banyak kebudayaan, tradisi, adat istiadat dan beberapa kepercayaan yang masih hidup dalam masyarakatnya, termasuk identitas gender yang kerap kali menjadi perdebatan di banyak kalangan. Non-Biner adalah salah satu bagian dari identitas gender yang mencuat kepermukaan media setelah Video dua orang Dosen UNHAS terlihat marah d...

Webinar on Article Writing

Gambar
  JKP Lawyers Forum merupakan Organisasi Non-Profit yang didirikan oleh Zaheer Hussain (Advokat & Mediator) berlokasi di Karachi, Sindh Pakistan. JKP Lawyers Forum menyelenggarakan Webinar bertema Penulisan Artikel “Webinar On Article Writing”. Kegiatan secara virtual ini dilaksanakan melalui Aplikasi Zoom Meeting.     Webinar tentang Penulisan Artikel diadakan pada hari Minggu, 24 Oktober 2021 Pukul 12.30 PM PST (Pakistan Standart Time), 01.00 PM IST (Indian Standart Time) dan 02.00 PM WIB (Waktu Indonesia Barat). Perbedaan waktu tersebut dikarenakan JKP Lawyers Forum mengundang Narasumber dari berbagai negara yaitu, Pakistan dan Indonesia.     Webinar tentang Penulisan Artikel ini menghadirkan tiga narasumber yaitu Prof. Nikunj Kulshreshtha LL.M (Criminal Justice di Universitas Queen Marry London) selaku Asisten Dosen di Jindal Global Law School, OP Jindal Global University di India dengan spesialis Hukum Pidana dan juga berpraktek sebagai...

PATRIARCHY CULTURE IN THE PLURIDIMENSIONAL ERA UNDER ISLAMIC ANALYSIS OF WOMEN'S POSITION

Gambar
  Patriarchy is a conception that is built from the stigma of polarization in which the leadership system is held by men, starting from the smallest scope in which the dominant function is men. Men are superior and this is recognized by most people, both men and women. The objectification of women only as a complement to the household and not having their own space as a leader is part of the patriarchy which even though in this pluridimensional era does not close all forms of patriarchal culture it just stops here. Gender awareness is not all touched by society and the position of women as sweetener objects, whether it's in the home, school or work environment, is still common. The number of women occupying formal jobs is still low and even far from the percentage of men. The discussion about women is indeed very contextual and will never end because women have always been an important part of all lines of life. It is not uncommon to find the word woman combined with wealth and t...

The Discourse of Three Periods of Widodo’s in the Perspective of the Indonesian Constitution

Gambar
As known which the progress of a nation and the success of a state constitution is one of the causes of the country’s leader. For instance the case in Indonesia, in the next two years, President Joko Widodo will officially be the president for a decade (two periods). Through the successive period of President Joko Widodo, there was a discourse that emerged on his period to three terms. Indonesia is a democratic country that upholds the constitution, the limited authority of the rulers, ensuring the rights of the people, and running a good government are absolute things that must be realized. If this discourse happened, it will require a reshuffle of the state base, the participation of the public, and also the role of government for the running of the government in a conducive manner. The constitution in Indonesia is a form of community agreement in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which is considered a connector for the ideals of nation-building and the common prospe...

How International Law Sight Towards the Coup D'etat Process in Myanmar

Gambar
The Union of Myanmar is a sovereign state, where the Capital City is located in Yangon before moved to the Naypyidaw on November 7 th , 2005 by the action of Junta’s Military Governance. As known, in the historical background, Myanmar is a country that has been through the grip of a military dictatorship for over six-decade. Previously, in the brief story of Myanmar, in the 19 th  century, (in the Konbaung Dynasty),Burma took control of an area that includes a modern territory of Myanmar, also briefly controlled Manipur and Assam. In that era, Britain dominated Myanmar after three of the Anglo-Burma War and thus this country was colonialized by the British. Myanmar got independence in 1948 to be a democratic state but was being coup d’etat by the military in 1962, which General Ne Win wrested the governmental mandate from Prime Minister U Nu, who was in power since 1948. At that phase, this country got passeda tough regime, which gave an unsavory impact, particularly in economic as...